Aktivis Datangi Kantor Disdik Kab. Cirebon, Tanyakan Proyek Pokir Dewan

CIREBON - Sejumlah aktivis di Kabupaten Cirebon mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) setempat pada Kamis (15/6/2023).

Mereka menanyakan tentang sisa kemampuan paket (SKP), proyek pokir dewan, mutasi kepala sekolah dan Kepala Disdik, H. Ronianto yang lebih sering berkantor di SMPN 1 Sumber dibanding di ruangannya.

Baca juga: Ferdiansyah Minta Ketegasan Pemerintah Soal Standar Nasional Pendidikan Indonesia

Para aktivis itu yakni Doni Suroto Kusnadi (Ketua Pimpinan Wilayah KCBI Jawa Barat), Ivan Maulana (Ivan Vox), Warcono Semaun Tony Gumilar, Herman Kumis dan Wahyu.

Kedatangan mereka diterima Sekretaris Disdik, Yadi dan seorang kasubag. Roni selaku kadisdik, lagi-lagi tidak berada di kantornya. Para kepala bidang (kabid) juga tidak terlihat.

Baca juga: Mendikbudristek dan Menag Tegaskan Sekolah-Madrasah Tetap Ada di RUU Sisdiknas

Doni Suroto mengatakan, kedatangan para aktivis merupakan bagian dari sosial kontrol. Sebab, banyak hal yang harus dibenahi di disdik.

"Kan aneh, ada penyedia jasa atau pemborong yang sampai mendapat proyek lebih dari 10 paket. Sesuai SKP itu jangan lebih dari 5 kegiatan diwaktu yang bersamaan. Padahal, sebagian besar perusahaan itu tidak punya kemampuan melaksanakan banyak proyek. Ada penyedia jasa yang ternyata dapat proyek melebihi kemampuan keuangannya. Pihak dinas tidak melihat batas kemampuan keuangan penyedia. Penyedia jasa harusnya dibatasi disesuaikan dengan kemampuan. Sebab, akibatnya pada kualitas proyek tidak bagus, " tegasnya.

Baca juga: Dirikan PKBM, Bripka Dedi Dapat Apresiasi dari Kapolres dan Ketua Bhayangkari Cabang Cirebon Kota

Warcono dan Toni menambahkan, proyek pokir itu seperti apa dan kenapa disebut milik anggota dewan. Paket kegiatan atau proyek itu anggarannya ada di dinas dan penanggungjawabnya kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi.

"Ini harus dijelaskan, lalu kenapa paket-paket kegiatan sampai banyak pokirnya. Kalau begitu, kenapa anggarannga ada di dinas. Kalau itu milik dewan, anggarannya harus di DPRD dong. Kami minta pihak disdik terbuka berapa paket pokir dan siapa anggota dewannya, " tandas mereka.

Baca juga: Beasiswa Afirmasi LPDP Wujud Keberpihakan Pada Daerah 3T, Menkeu: Ini Berarti Negara Berinvestasi Kepada Anda

Para aktivis juga minta Kadisdik Roni tidak terlalu banyak ngantor di SMPN 1 Sumber serta sering main ke sekolah-sekolah tanpa tujuan yang jelas.

Mereka akan mengirimkan surat audiensi dengan kadisdik untuk meminta penjelasan atas persoalan-persoalan tersebut.

Baca juga: KKP Terima Sertifikat Tanah Politeknik AUP dari BPN

Terkait hal tersebut di atas, Sekdis Yadi menyampaikan terima kasih kepada para aktivis yang telah menyampaikan masukan, kritikan dan perhatian terhadap disdik.

"Apa yang disampaikan rekan-rekan aktivis, nanti saya laporkan ke Pak Kadisdik. Bagaimana pun, saya di sini sebagai sekretaris dinas. Kebijakan dan keputusan ada di kadisdik. Prinsipnya, kami tetap terbuka dan menerima setiap masukan maupun kritikan. Ini tentu untuk kebaikan dan kemajuan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, " terang pejabat yang baru beberapa hari menjabat sekdis ini.

Tentang keinginan audiensi dengan kadisdik, Yadi mengemukakan, akan disampaikan ke pimpinan.